Gempa Bumi. Sumber: pexels.com

Ditulis oleh Reza Prama Arviandi. Koordinator Aliansi Kajian Infrastruktur KM ITB. Diikutkan pada subtema “Kesiapsiagaan Kota Terhadap Bencana Alam”. Petarung Kota.

Tinggal di Indonesia memiliki konsekuensi memiliki berbagai potensi bencana alam. Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Filipina. Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang berdampak pada iklim tropis yang hangat dengan suhu rata-rata 26–36 derajat celcius sehingga meningkatkan tingkat penguapan yang mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan frekuensi berbagai bencana alam cukup tinggi di Indonesia.

Akibat gempa bumi. Bangunan runtuh seketika. Sumber: pexels.com

Di zaman ini kita seringkali memprioritaskan penggunaan pembangunan kontemporer. Hal tersebut dianggap sebagai perwujudan paling maju dari teknologi membangun. Hal ini disebabkan karena pembangunan kontemporer merupakan buah karya dari modernisasi pembangunan. Kekurangan dari pembangunan kontemporer adalah ketidakmampuan bangunan untuk merespon konteks alam maupun lingkungan tempat bangunan tersebut berada. Hal ini disebabkan pembangunan kontemporer merupakan hasil duplikasi dari negara lain yang sebenarnya memiliki lingkungan dan keadaan alam yang berbeda.

Resiliensi Bangunan Indonesia terhadap Bencana

Erupsi gunung api dekat laut. Sumber: pixabay.com

Penduduk Indonesia sesungguhnya telah mencapai resiliensi pembangunan sampai tahap tertentu dengan penggunaan pembangunan vernakular dalam membangun rumah tinggal maupun ruang interaksi lainnya. Pembangunan vernakular merupakan hasil pengetahuan membangun yang terakumulasi secara turun temurun, terus disesuaikan, dan dikembangkan sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan Indonesia. Pembangunan kontemporer tidak boleh melupakan pembangunan vernakular untuk mencapai resiliensi pembangunan.

Bencana alam merupakan hal yang tidak bisa dihindari, namun harus dihadapi sebagai bagian dari berkehidupan di Indonesia. Kemampuan pembangunan merespon bencana-bencana tersebut menentukan tingkat kemampuan bertahan hidup penduduk dalam kondisi yang tidak diinginkan. Resiliensi pembangunan dapat berupa regulasi dan teknik membangun harus dapat mengakomodasi kebutuhan keamanan penduduk dari bencana-bencana yang terjadi.

Erupsi gunung api di dekat hutan. Sumber: pixabay.com

Bangunan Indonesia dapat dikatakan relatif kurang memiliki resiliensi terhadap bencana. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan dari bencana-bencana yang terjadi pada lingkungan Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan gempa sangat memprihatinkan. Dampak yang dihasilkan oleh bencana pada suatu bangunan memperlihatkan baik buruknya resiliensi suatu bangunan terhadap bencana.

Resiliensi Ideal

Kebakaran hutan. Sumber: unsplash.com

Resiliensi adalah tentang elastisitas yang merupakan syarat utama untuk mencapai adaptivitas. Hal ini harus dicapai dengan tiga hal, yang pertama perancangan bangunan yang memungkinkan bangunan tersebut belajar dari lingkungan kemudian menyesuaikan diri, menjadi ruang kehidupan di berbagai kondisi termasuk bencana alam. Yang kedua adalah pembangun yang mampu belajar dari hasil performa rancangannya dan menggunakan hasil pelajaran tersebut pada rancangan berikutnya. Yang ketiga adalah pelibatan pengguna pada perancangan, sebagai orang yang akan menggunakan rancangan sebagai ruang kehidupan, dan juga sebagai orang yang mengetahui konteks.

Resiliensi yang baik merupakan gabungan yang komprehensif dari perancangan, ketahanan, dan efisiensi. Perancangan yaitu bagaimana suatu bangunan menunaikan fungsinya, sebagai tempat bernaung dan beraktifitas penggunanya. Ketahanan, yaitu bagaimana bangunan mempertahankan fungsinya tersebut pada berbagai kondisi khususnya kondisi yang tidak diinginkan ketika bencana terjadi. Efisiensi, yaitu bangunan tepat guna dalam mencapai dua aspek sebelumnya, dan tidak berlebihan.

Resiliensi memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati. Resiliensi suatu bangunan harus ditinjau pada masa pra rancangan, penyusunan program dan perencanaan untuk memperkirakan kemampuan bangunan beroperasi pada kondisi ekstrim. Perencanaan mitigasi terdiri dari enam langkah, yakni mengidentifikasi bahaya, menilai kerentanan, menganalisis dampak, membuat program yang disesuaikan dengan hasil yang diinginkan, membuat target performa dan melakukan perancangan, implementasi, menilai hasil dan mengevaluasi rancangan tersebut. Peninjauan resiliensi juga mencangkup nilai yang diinginkan dalam pencegahan gangguan yang dihasilkan bangunan terhadap pengguna dan lingkungan. Biaya awal dan biaya operasional jangka panjang juga harus diseimbangkan untuk mencapai resiliensi. Perancangan harus merupakan hasil dari integrasi berbagai bidang keilmuan.

Untuk mencapai tingkat adaptivitas yang diinginkan agar mencapai resiliensi, harus diingat bahwa suatu perancangan belum tentu dapat menjawab permasalahan di masa depan dengan konteks yang berbeda. Peninjauan bahaya dan kerentanan harus dengan memproyeksikan perubahan zaman seperti perubahan iklim, peringatan bencana yang mungkin akan terjadi dan sebagainya. Bangunan harus menyesuaikan dengan siklus-siklus alam yang ada, seperti siklus udara, air maupun kemampuan regenerasi suatu sumber daya alam. Selain memiliki kemampuan menyesuaikan dengan alam, bangunan juga harus dapat menyesuaikan dengan perubahan konteks buatan seperti kota tempat bangunan tersebut terletak.

Kesimpulan

Perancangan harus kontekstual terhadap kondisi lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknik membangun tradisional pembangunan vernakular sebagai referensi dalam merancang. Pengembangan teknologi membangun sebaiknya melibatkan teknik membangun tradisional agar teknologi menjadi tepat guna. Pembangunan vernakular merupakan coping strategy struktural masyarakat hasil dari menganalisis kondisi alam, melakukan perancangan dan mengevaluasi performa rancangan yang dilakukan secara turun temurun. Paradigma mengenai bangunan tradisional yang dianggap kuno dan tidak layak huni harus diubah, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pendefinisian rumah tidak layak huni yang menyebabkan rumah tradisional yang sudah kontekstual diganti oleh pemerintah dengan rumah yang merupakan hasil generalisasi teknik membangun sehingga tidak sesuai konteks lingkungan harus diubah. Naluri masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam menjadi berkurang, yang berimplikasi pada resiliensi.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *