Memetakan Bencana dalam Perspektif Geofisika

0*kNMMbLd18RobILp
Mitigasi Bencana oleh Geographer. Sumber: ibnurusydy.com

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan bencana alam. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi geologi Indonesia yang terletak pada Cincin Api Pasifik dan pertemuan lempeng-lempeng besar di dunia.

Adapun definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Latar Belakang Bencana dalam Perspektif Geofisika

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik aktif di dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, Lempeng Laut Filipina dan Lempeng Pasifik.

Di sebelah barat Pulau Sumatera dan sebelah selatan Pulau Jawa terdapat zona subduksi yang mempertemukan Lempeng Australia dan Lempeng Eurasia yang menghasilkan gempa dengan nilai magnitudo lebih dari 7.

Contohnya, gempa Aceh tahun 2004 (Mw = 9,2), gempa Nias tahun 2005 (Mw = 8,7), gempa Bengkulu tahun 2007 (Mw = 8,5), gempa Pangandaran tahun 2006 (Mw = 7,8), dan gempa Pacitan tahun 1994 (Mw = 7,8).

Zona subduksi lainnya juga terdapat di sekitar Halmahera dan utara Sulawesi. Gempa dengan magnitudo 7,1 pernah terjadi di zona subduksi utara Sulawesi (Sangihe) pada tahun 2014.

Selain gempa-gempa yang terjadi di zona subduksi, terdapat juga gempa darat yang cukup merusak seperti gempa Yogyakarta tahun 2006 (Mw = 6,3) dan gempa Padang tahun 2009 (Mw = 7,6).

Gempa bumi mungkin adalah ancaman bencana alam terbesar di Indonesia karena terjadi tiba-tiba dan bisa menyerang wilayah padat penduduk, seperti kota-kota besar.

Gempa bumi dengan magnitudo sekitar 5 atau 6 terjadi hampir setiap hari di Indonesia namun biasanya tidak menyebabkan atau hanya sedikit menyebabkan kerugian.

Kalau kekuatan gempa melewati magnitudo 7, sebuah gempa bisa menyebabkan banyak kerusakan. Rata-rata, setiap tahunnya terjadinya satu gempa bumi dengan magnitudo 7 (atau lebih) di Indonesia dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur maupun lingkungan hidup.

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran (displacement)di dasar laut. Pergeseran (displacement) ini umumnya disebabkan oleh gempa bumi dari sesar naik/turun, pembentukan kaldera dan luncuran material vulkanik ketika letusan gunung api di laut, dan longsoran di tepi pantai atau di dasar laut.

Pada tahun 2004, sejumlah negara di dunia diguncang oleh gempa bumi di Samudera Hindia dan tsunami yang menyusul kemudian, menewaskan 167.000 orang di Indonesia (terutama Aceh) dan mengakibatkan perpindahan lebih dari setengah juta orang karena ribuan rumah disingkirkan oleh air lautnya.

Pada tahun 1883, terbentuk kaldera yang cukup besar ketika Gunung Krakatau meletus sehingga menyebabkan displacementyang dibentuk oleh kaldera terisi oleh massa air laut di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan tsunami yang menghantam garis pantai Lampung dan Banten.

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

Indonesia memiliki banyak gunung api karena adanya zona-zona subduksi aktif di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa dan Nusa Tenggara, utara Sulawesi dan Halmahera.

Zona-zona subduksi ini membentuk busur magmatik di sepanjang busur kepulauan di Indonesia. Hampir semua gunung api di Indonesia merupakan gunung api kerucut (stratovolkano) yang mencirikan gunung api yang terbentuk di sepanjang zona subduksi.

Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung berapi, semuanya diawasi dengan hati-hati oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Hal ini dilakukan karena sejumlah gunung berapi di Indonesia terus menunjukkan aktivitas. Apalagi, diperkirakan lebih dari lima juta orang tinggal (dan/atau bekerja) di zona bahaya sebuah gunung berapi.

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Tanah longsor seringkali diakibatkan karena massa batuan/tanah pada suatu lereng tidak mampu menahan beban yang ada, dan curah hujan yang tinggi sehingga batuan/tanah pada lereng tergelincir pada bidang gelincir di bawahnya.

Bidang gelincir pada tanah longsor umumnya merupakan kontak batuan yang lebih lunak seperti batupasir atau breksi dengan batuan yang lebih kompak di bawahnya seperti batulempung.

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki potensi tanah longsor. Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia dengan skala kecil dan besar. Bencana ini dapat memberikan dampak dan risiko yang cukup besar, dampak yang ditimbulkan dari bencana ini adalah, kerusakan bangunan, kerusakan infrastruktur, memutus jalur transportasi dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Dalam kejadian longsor yang terjadi kerugian yang ditimbulkan pun cukup besar.

Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Sejauh Ini dalam Penanggulangan dan Mitigasi Bencana

Tindakan pemerintah untuk menanggulangi bencana di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga aspek, yaitu legislasi, kelembagaan, dan pendanaan. Perlu diketahui bahwa produk hukum pertama terkait penanggulangan bencana dibuat selesai pada tahun 2007, sebagai tindak lanjut dari bencana tsunami Aceh tahun 2004.

Sebelum tahun 2004, tidak ada satu pun regulasi, kebijakan, dan lembaga terkait yang bertanggung jawab pada penanggulangan dan mitigasi bencana. Hanya terdapat Badan Meteorologi dan Geofisika yang bertanggung jawab dalam perekaman dan penyampaian informasi kegempaan, sebelum diubah tahun 2008 menurut Perpres No 61 Tahun 2008 menjadi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Pada aspek legislasi mencakup produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah untuk mengatur penanggulangan bencana, contohnya :

  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Berisi pembagian peran institusi pemerintahan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berisi peraturan langkah-langkah tindakan penanggulangan bencana.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berisi peraturan penggunaan dana yang diberikan untuk penanggulangan bencana.
  • Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana. Berisi pertimbangan dan panduan untuk mengadakan penanggulangan bencana yang memperhatikan aspek gender.

Aspek kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengurus penanggulangan bencana, contohnya:

  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertugas merumuskan dan menjalankan kegiatan penanggulangan bencana dalam skala nasional.
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas merumuskan dan menjalankan kegiatan penanggulangan bencana dalam skala provinsi atau kabupaten/kota.
  • Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (Planas PRB Indonesia) dibentuk untuk mengoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar aktor-aktor pemerintah, sipil, dan asing dalam bidang penanggulangan bencana
  • Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bertugas melakukan penanggulangan bencana alam terutama bencana geologi
  • Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumpulkan dan menyampaikan informasi tentang bencana alam meteorologi, klimatologi, dan geofisika

Aspek pendanaan mencakup sumber daya finansial untuk memungkinkan penanggulangan bencana, contohnya:

  • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai anggaran tahunan yang diberikan kepada instansi pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya.
  • Dana kontinuensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
  • Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
  • Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

Untuk membantu langkah-langkah penanggulangan bencana di atas, pemerintah telah melakukan pemetaan bencana melalui Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) di situs web Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mengintegrasikan data jumlah kejadian, letak kejadian, serta kerugian yang disebabkan dari bencana-bencana yang terjadi di seluruh Indonesia ke dalam peta-peta interaktif yang bisa diakses secara luas.

Dalam langkah mitigasi bencana, peta-peta kawasan rawan bahaya geologi, baik gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan erupsi gunung api sudah dapat diakses oleh publik pada situs web Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Permasalahan yang Dihadapi

Tindakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini masih dirasa kurang dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Baik pemerintah pusat maupun daerah mengambil porsi tanggung jawab yang cukup besar dalam hal mengatur dan menindaklanjuti bencana yang terjadi, yang ditopang oleh lembaga-lembaga lainnya yang telah disebutkan sebelumnya.

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ini dirasa masih kurang terealisasikan dan tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Hal ini mengingat masih banyaknya korban jiwa yang jatuh ketika suatu bencana terjadi. Selain itu riset-riset yang dilakukan oleh lembaga kebijakan terkait, seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR, kerap kali terkendala oleh pendanaan yang kurang.

Sejauh ini regulasi yang dikeluarkan pemerintah hanya berada pada ranah penanggulangan bencana. Dibutuhkan regulasi atau kebijakan yang mengatur pada ranah pencegahan dan mitigasi bencana.

Di Indonesia sendiri, tidak ada standar kebijakan tertentu yang mengatur mengenai tata ruang suatu daerah dengan memperhatikan bahaya geologi yang mungkin terjadi.

Dilihat dari mitigasi non-struktural, BNPB, BPBD, dan PVMBG sudah bekerja dengan baik dalammemberikan pencerdasan pada masyarakat mengenai langkah evakuasi yang harus dilakukan ketika bencana terjadi dan menjelaskan mengapa bencana terjadi.

Namun kenyataan di lapangan, tetap saja ada masyarakat yang menolak untuk melakukan evakuasi dengan alasan-alasan tertentu. Pada aspek mitigasi struktural, tidak ada suatu standar pasti yang dikeluarkan pemerintah yang mengatur konstruksi suatu bangunan agar tahan gempa.

Beberapa gedung dan bangunan di kota-kota besar sudah menerapkan standar tertentu yang diadopsi dari luar negeri, tetapi kebanyakan bangunan di Indonesia dibangun tidak memperhitungkan aspek kegempaan dan bahaya geologi lainnya yang mungkin terjadi.

Rekomendasi yang Ditawarkan

Dalam rangka merealisasikan kebijakan, dari semua pihak yang terlibat harus muncul niat untuk menganggap serius dan penting tindakan penanggulangan bencana baik dari pemerintah atau masyarakat.

Selain itu dibentuk jalur koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana. Selain itu dalam sosialisasi kebijakan dan aturan yang ada, pemerintah juga harus meningkatakan sosialisasi dan follow-up kepada masyarakat di tingkat akar rumput, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana.

Mengingat penanggulangan dan mitigasi bencana ini merupakan kebutuhan masyarakat banyak terutama di Indonesia, pemerintah perlu mengalokasikan dana pada APBN, menyusun dan mengubah peraturan pendanaan dan anggaran yang memudahkan cairnya dana penanggulangan bencana dan/atau meningkatkan jumlah dana yang diberikan. Selain itu diperlukan peningkatkan efisiensi pengaliran dana sumbangan penanggulangan bencana ke kejadian bencana yang membutuhkan bantuan.

Dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan pemukiman di masa mendatang, instansi pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat perlu duduk bersama untuk membuat suatu kebijakan atau standar tertentu yang berlaku di Indonesia untuk mengatur tata ruang yang tahan bencana dan standar perancangan infrastruktur tahan bencana sehingga semua kalangan masyarakat harus mengikuti standar ini.

Peningkatkan sosialisasi penanggulangan bencana kepada pembangun infrastruktur untuk mencegah pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek kebencanaan daerah juga dibutuhkan agar proyek-proyek infrastruktur dari skala kecil sampai besar tidak dikerjakan sembarangan.

Masih berkaitan dengan aspek tata ruang, diperlukan juga perencanaan dan pembuatan jalur serta infrastruktur evakuasi yang bisa digunakan saat bencana terjadi. Peringatan dini yang akurat untuk memudahkan perencanaan relokasi dan evakuasi masyarakat sebelum bencana terjadi benar-benar harus tersampaikan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat luas.

Ditulis oleh: HIMA TG “Terra” ITB

Share on:
About Reza Prama Arviandi

A graduate student from the Department of Civil Engineering ITB who has a passion in the field of civil infrastructure, big data analysis, and community empowerment.

Leave a Comment