PPID ITB. Sumber: infopublik.itb.ac.id

Sebuah pertemuan di Sofia, Bulgaria, berjudul Freedom of Information Organisation pada tanggal 28 September 2002 ditetapkan sebagai hari right to know Internasional. Tujuan diadakannya pertemuan tersebut yaitu:

  1. Untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan hak individu dalam mengakses informasi dari pemerintah; dan
  2. Mempromosikan kebebasan informasi sebagai salah satu hal yang esensial dalam demokrasi dan good governance.

Atas dasar semangat akan pertemuan tersebut, Indonesia mengadopsi hal tersebut dengan keluarnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disahkannya UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah pada Kamis 3 April 2008, membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik — dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat — mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

PPID ITB. Sumber: infopublik.itb.ac.id

Undang-undang ini mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sementara itu, badan publik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, humas memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk public dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dandengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaikan ke publik melalui media.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tak pelak merupakan berita gembira bagi penguna atau pencari informasi. Di situ dituntut pemahaman dari penanggungjawab informasi/ humas di suatu lembaga pemerintahan, apakah informasi yang akan diberikan termasuk informasi yang dikecualikan atau yang wajib diberikan. Di sinilah peran terpenting dari humas sebagai kepanjangan tangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yakni pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Menyadari dengan sungguh bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan tidak semuanya mempunyai komitmen yang sama untuk mewujudkan keterbukaan dilingkungan kerja masing-masing, sehingga saat ini masih saja ditemukan badan publik yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Kondisi ketidakterbukaan inilah yang sering disangkut-pautkan dengan berbagai kasus yang menimpa badan publik tersebut, misalnya kasus Korupsi. Mengapa demikian, karena keterbukaan informasi publik diyakini sebagai salah satu kunci untuk meredam, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan badan publik. Oleh karena itu, ketika suatu lembaga/badan yang masih ditemukan kasus ini, sudah dapat dipastikan bahwa lembaga/badan tersebut belum sepenuhnya menerapkan keterbukaan di lingkungan kerjanya, dan belum secara pasti memenuhi hak masyarakat akan informasi yang hendak diketahuinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ada berbagai kemungkinan yang dapat menciptakan keadaan yang tidak terbuka ini dalam lingkup badan publik, yaitu:

  1. Tidak adanya komitmen dari dalam badan publik untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang bersih, dan baik. Hal ini dapat ditimbulkan oleh sistem tertutup yang sudah terakar kuat dan tidak dapat dicabut lagi, sehingga sumber daya manusia yang berada di dalamnya merasa nyaman dengan lingkungan kerja yang sudah ada (yaitu eksklusif).
  2. Tidak ada peraturan internal yang menjadi pelaksana atas UU No 14 Tahun 2008. Kemungkinan kedua dapat dikatakan terjadi sebagai akibat dari ketiadaan komitmen (pada kemungkinan pertama).
  3. Komitmen keterbukaan sudah dimiliki tetapi aturan yang ada belum sepenuhnya memadai. Dikatakan belum memadai karena masih saja ditemui aturan yang ditetapkan membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dimintainya. Padahal spirityang hendak diwujudkan dari hak untuk memperoleh informasi ini adalah diberikannya informasi melalui proses yang sederhana, dan mudah, bahkan gratis. Namun, menurut penulis jika komitmen sudah ada, aturan yang tidak memadai itu dapat saja diubah sesuai komitmen bersama yang diadopsi oleh badan publik tersebut.

Kemungkinan-kemungkinan ini yang patut kita hindari, agar indeks prestasi keterbukaan Indonesia secara global dapat mengalami peningkatan. Aturan yang seharusnya digunakan dalam implementasi keterbukaan informasi adalah UU No 14 Tahun 2008 ini sebagai hukum positif, meskipun undang-undang ini masih ada kekurangannya misalnya keputusan Komisi Informasi tidak bersifat mengikat secara hukum hanya melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi, dan fakta bahwa informasi dapat diklasifikasikan melalui undang-undang selain Hukum Mengenai Transparansi Informasi Publik (Assessment of Global Right to Infromation Rating).

Oleh karena itu, mari dukung dan dorong lembaga publik untuk terbuka terhadap informasi yang ada di dalamnya!

Referensi:

  1. http://blog.opengovindonesia.org/2017/10/03/keterbukaan-informasi-publik-spirit-hari-hak-untuk-tahu-sedunia/ diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 14.00.
  2. http://www.nu.or.id/post/read/78182/lembaga-publik-harus-sadar-perannya-dalam-keterbukaan-informasi diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 14.15.
  3. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/about/diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 14.35.
  4. https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 15.00.
Kategori: ITB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *