Metode E-Procurement Publik Berbasis BIM

Metode E-Procurement Publik Berbasis BIM – Ramadan #12 – Ini series ketiga mengenai bagaimana metode E-Procurement publik berbasis BIM yang ada di berbagai industri. Bagaimana perkembangan, tantangan, dan hal yang harus diselesaikan untuk integrasinya untuk industri khususnya konstruksi di Indonesia.

Series ini bagian dari series Ramadan yang sedan giat saya tulis. Semoga banyak baiknya diterima. Silahkan sitasi apabila membutuhkan. Saya sertakan sumbernya di akhir series tulisan.

Metode E-Procurement Publik Berbasis BIM

Menurut A. Porwal, K.N. Hewage (2013) tidak ada metode baru dalam project delivery dengan integrasi BIM. Hampir semua metode yang ada adalah modifikasi atau sedikit variasi dari metode yang sudah ada.

Metode Project Delivery DBB dan DBFO

Metode project delivery yang paling banyak digunakan adalah metode lama DBB atau Design Bid Build. Contoh lain misal di proyek jalan tol adalah Design Build Finance Operate (DBFO) dan Design Build (DB).

Metode KPBU atau PPP

Metode ini sering disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau di dunia internasional dikenal Public Private Partnership (PPP).

Peluang Integrasi BIM dengan IPD

Penggabungan BIM dengan Integrated Project Delivery (IPD) memungkinkan tingkat kolaborasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan, tetapi juga memungkinkan berbagai eksplorasi dengan pendekatan alternatif.

Diantara aplikasi dalam project delivery lain, IPD telah berhasil sebagai metode yang paling efektif untuk memfasilitasi penggunaan BIM dalam proyek konstruksi.

Related:   7 Peristiwa Olahraga Paling Bersejarah di Indonesia

Belum Siapnya Adopsi BIM ke Level IPD

Namun yang terjadi di lapangan, publik terlihat belum siap terkait delivery produk, proses, dan orang-orang untuk mengadopsi BIM ke level IPD.

Ada beberapa hambatan dan kesulitan dalam mengaplikasi IPD. Industri konstruksi terbiasa dengan gaya kepimpinan yang tidak adaptif, bertanggung jawab, dan perubahan yang umumnya cukup lambat.

Tidak adanya dokumen kontrak BIM yang standar dan masalah BIM sebagai kerangka kerja kolaboratif adalah dua masalah utama untuk menerapkan BIM secara menyeluruh.

Tantangan BIM di E-Procurement Publik

Untuk mencapai pendekatan pengadaan yang berbasis nilai, hal ini merupakan sebuah tantangan, terutama bagi klien di sektor publik yang dibatasi untuk mengevaluasi tawaran kompetitif hanya berdasarkan sistem penghargaan dengan tawaran atau bid yang rendah.

Institusi yang ada kekurangan alternatif untuk merestrukturisasi proses pengadaan yang memungkinkan penerapan model IPD. Meskipun ada kontrak baru yang mendukung penerapan IPD, kontrak tersebut biasanya belum diuji dengan waktu yang cukup, dan belum terbukti serta dipahami oleh lingkungan pengadaan publik.

Dorongan Pemerintah Untuk Integrasi BIM di E-Procurement Publik

Pemerintah sebagai klien dapat mendoiorong peningkatan yang signifikan dalam biaya, nilai, dan kinerja pengurangan karbon akibat limbah konstruksi melalui penggunaan BIM sebagai aset model informasi yang terbuka dan dapat dibagikan dengan mudah.

Industri konstruksi mengahadapi perubahan besar dengan rencana berbagai pemerintah di banyak negara untuk menggunakan BIM dalam semua proyek pemerintah di masa depan.

Implementasi BIM di E-Procurement Publik

Di Inggris hal ini resmi berlaku mulai tahun 2016, di Indonesia aturan yang ada sedang digodok matang-matang agar di tahun 2024 dapat di implementasikan secara luas. Walaupun untuk beberapa proyek penting dan besar di kota besar sudah dilakukan.

Related:   Siklus Hidup Proyek dan Pengembangan di PMBOK
Share on:
About Reza Prama Arviandi

A graduate student from the Department of Civil Engineering ITB who has a passion in the field of civil infrastructure, big data analysis, and community empowerment.

Leave a Comment