Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN – Ramadan #22 – Ini series kedua mengenai bagaimana proses perencanaan pengadaan barang jasa owner BUMN. Akan dibahas juga, hal apa yang perlu diperhatikan dan apa saja yang menjadi perhatian, mari kita diskusikan bersama.

Series ini bagian dari series Ramadan yang sedan giat saya tulis. Semoga banyak baiknya diterima. Silahkan sitasi apabila membutuhkan. Saya sertakan sumbernya di akhir series tulisan.

Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Pada proses pengadaan barang dan jasa, BUMN diberi otoritas dalam mengelola bisnisnya, termasuk dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tujuannya adalah untuk percepatan layanan bisnis kepada customer dan berorientasi kepada kelancaran faktor-faktor produksi dan upaya menekan biaya untuk meningkatkan profit perusahaan.

Sumber Pembiayaan Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Pembiayaan pengadaan barang jasa BUMN dapat bersumber dari anggaran BUMN, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (public service obligation) atau penugasan pemerintah yang diganti dari dana APBN atau APBD dan pinjaman BUMN dari Pemerintah.

Regulasi Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Regulasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa BUMN yaitu Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Related:   Siklus Hidup Proyek dan Pengembangan di PMBOK

Mengingat pembinaan pengelolaan dan fungsi BUMN secara langsung dilakukan oleh Kementerian BUMN, maka terdapat aturan kebijakan dan pengawasan tersendiri yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang berimplikasi terhadap kegiatan usaha BUMN, termasuk dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Akan tetapi, dalam kenyataannya pada beberapa BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa menggunakan pedoman yang disusun oleh BUMN yang bersangkutan atau yang biasa disebut dengan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (SISPRO).

Hal ini dilakukan mengingat sifatnya yang spesifik (sesuai dengan jenis usaha dan visi perusahaan yang berbeda-beda), maka akan sulit menetapkan aturan pengadaan barang dan jasa yang sesuai untuk semua BUMN, karena mungkin akan cocok untuk jenis usaha tertentu tetapi tidak cocok untuk jenis usaha yang lain.

Dengan demikian, untuk meningkatkan peran pengadaan barang dan jasa sebagai sumber profit pada BUMN, maka perusahaan harus menyusun aturan pengadaannya sediri yang sesuai dengan visi perusahaan dan strategi bisnis yang dimiliki.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Dokumen yang menjadi dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa BUMN yaitu

  • Buku RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) yang disahkan setiap awal tahun dan merupakan turunan dari Rolling Plan dan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan). Pada RKAP, sudah ditetapkan besaran anggaran yang tersedia, item kegiatan, milestone besar yang harus dicapai serta dokumen awal / pra FS untuk setiap kegiatan.
  • Struktur Organisasi beserta fungsi dan uraian jabatannya.
  • Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang disahkan oleh Direktur Utama dengan mengacu kepada Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 dan peraturan terkait lainnya yang mengikat.
Related:   Pegang 3 Hal Ini Untuk Paham Analisis Fundamental

Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Berdasarkan Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019, terdapat kebijakan pengadaan barang dan jasa pada BUMN, yaitu

  • Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimalkan value for money.
  • Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan.
  • Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.
  • Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri.
  • Memberi kesempatan kepada pelaku usaha nasional dan usaha kecil.
  • Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa.
  • Memanfaatkan teknologi informasi.
  • Memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN.
  • Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif.
  • Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pelaksana Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Adapun unit pelaksana pengadaan barang dan jasa terkait keproyekan adalah di bagian Program Management Office (PMO). Unit ini mempunyai tugas untuk

  • Mengelola seluruh proyek pengembangan infrastruktur yang meliputi proses eksekusi front end loading (FEL).
  • Pemilihan integrated team pada setiap tahapan FEL.
  • Implementasi proyek hingga serah terima proyek.
  • Kegiatan pengadaan material proyek.
  • Pengelolaan keuangan seluruh proyek.

Output Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Owner BUMN

Output dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa secara umum meliputi

  • Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  • Lampiran Harga/RAB.
  • Bill of Quantity.
  • Purchase Requisition (permintaan pembelian).
  • Usulan syarat-syarat umum dan khusus kontrak.

Share on:
About Reza Prama Arviandi

A graduate student from the Department of Civil Engineering ITB who has a passion in the field of civil infrastructure, big data analysis, and community empowerment.

Leave a Comment