Banjir di Jakarta. Sumber: GambarGambar

Kondisi Ideal di Indonesia

Setiap proses rehabilitasi dan rekonstrusi bencana, telah diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dalam peraturan itu kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik melainkan mencakup hal-hal berikut:

1. Prasarana dan sarana;

2. Sarana sosial masyarakat;

3. Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

Sumber: BNPB

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) termasuk banjir tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi, tetapi pengelolaan SDA dibatasi oleh Wilayah Sungai (WS). Wilayah Sungai ditetapkan dengan KEPPRES №12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari:

1. 5 WS lintas negara

2. 29 WS lintas provinsi

3. 29 WS strategis nasional

4. 53 WS lintas kabupaten/kota

5. 15 WS kabupaten/kota

Pengurangan risiko bencana banjir merupakan bagian dari pengelolan sumber daya air (SDA) yang berbasis wilayah sungai (WS) harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi di dalam suatu WS. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana banjir harus menjadi bagian dari pengelolaan SDA masing-masing WS yang perlu diatur dalam suatu rencana pengelolaan (Master- plan) suatu WS.

Kondisi Aktual Penanganan Banjir di Indonesia

Banjir merupakan salah satu bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya di berbagai daerah di Indonesia. Padahal dengan pengalaman-pengalaman terkait kejadian banjir yang terus terjadi, sewajarnya Indonesia sudah sangat paham tentang hal ini. Yang menjadi masalah penanganan banjir di Indonesia bukanlah bagaimana memulihkan. Namum bagaimana mencegah hal tersebut terulang kembali.

Kurang efisiennya pelaksanaan pengelolaan antara lain dapat dilihat dari masih parsialnya penerapan sistem untuk memecahkan masalah banjir sungai. Sebagai contoh penanggulangan masalah banjir sungai Tondano, yang sebaiknya dilakukan dengan mekanisme ORPIM atau One River, One Plan, and One Integrated Management. Pada prakteknya masih dilaksanakan secara terpisah atau parsial oleh masing-masing pemangku kepentingan di setiap daerah yang dilalui sungai tersebut.

Sebagian besar kebijakan yang dilakukan sebatas mengevakuasi dan memberi bantuan kepada pengungsi. Paling banter menambal tanggul yang jebol seperti dilakukan di tanggul Banjir Kanal Barat (BKB). Jika melihat beberapa tahun ke belakang, tidak ada upaya fundamental yang dilakukan untuk menangani banjir.

Jika kita melihat penanganan banjir di Jakarta misalnya, beberapa upaya serius yang dilakukan, seperti penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT) maupun normalisasi sungai yang sedang dalam proses pengerjaan, hanyalah menyelesaikan persoalan hilir, bukan hulu: hanya memberi jalan pada banjir kiriman. Begitu pun rencana deep tunnel, apalagi sekadar perbaikan gorong-gorong dan mengangkat sampah di sungai.

Hampir semua kebijakan yang diambil hanyalah fixing the fail, atau sekadar memperbaiki yang rusak saja. Kebijakan-kebijakan tersebut kurang memerhatikan akar permasalahan sebenarnya, misal volume air sungai ciliwung yang berlebih dan langsung mengarah ke Jakarta. Padahal BNPB sudah menyebutkan bahwa rekonstruksi bukan sekadar memperbaiki, tapi salah satunya juga menerapkan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

Sebenarnya pemerintah saat ini telah mulai sadar, dengan mulai digarapnya proyek-proyek pembangunan waduk sebagai solusi berlebihnya volume air hujan tadi.

Permasalahan dalam Penanggulangan Banjir di Indonesia

Menurut BNPB, terdapat beberapa masalah mengapa penanganan banjir di Indonesia belumoptimal, yaitu:

1. Kondisi DAS dalam keadaan kritis akibatnya resapan air hu- jan kedalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi la- han semakin meningkat sehingga sedimentasi di alur dan muara sungai juga tinggi.

2. Kapasitas sistim pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai, tampungan air, sistim drainasi dan lainnya kurang memadai.

3. Keterbatasan kemampuan maupun jumlah (kualitas mau- pun kuantitas) SDM di instasi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Akibatnya kinerja pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengu- rangan risiko bencana banjir masih belum optimal, mengaki- batkan masih tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material jika terjadi bencana banjir.

4. Ketersediaan teknologi pengurangan risiko bencana yang mutahir seperti teknologi informasi, database dan teknologi peringatan dini di wilayah rawan banjir belum cukup memadai dan peranserta masyarakat dalam pemberdayaan sisim per- ingatan dini tersebut belum berkembang dengan baik.

5. Orientasi pengurangan risiko bencana masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan atau kuratif dan belum men- garah pada aspek pencegahan atau preventif (termasuk miti- gasi bencana banjir). Salah satu indikasi yang dapat dijumpai

6. Minimnya alokasi dana untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) sarana dan prasarana untuk penanggu- langan banjir.

7. Perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum masih bersifat project oriented sehingga memperparah upaya pengurangan risiko bencana banjir.

8. Penanganan tanggap darurat bencana masih kurang efisien akibat instansi dan masyarakat masih belum cukup terlatih siaga bencana.

9. Penyediaan dana untuk melaksanakan program pengurangan risiko bencana banjir yang sifatnya mitigasi bencana banjir perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Solusi Kreatif dari Negara Lain

Curitiba, Brasil

Manajemen Banjir di Curitiba. Sumber: i2ud

Di kota Curitiba, ibu kota negara bagian Parana, Brasil, tantangan ini berhasil diatasi dalam beberapa dekade terakhir dengan menggunakan sistem yang inovatif sehingga Curitiba menjadi inspirasi kota-kota lain di negara itu bahkan di dunia.

Curitiba memakai pola pembangunan ‘radial segaris-bercabang’ (radial linear-branching pattern) yang melalui kombinasi pengaturan zona lahan dan infrastruktur transportasi public berupaya mengalihkan lalu lintas dari pusat kota dan membangun perumahan, pusat layananan dan industri dalam lokasi sumbu radial.

Curitiba berhasil mengatasi masalah banjir dengan mengubah area yang rawan menjadi taman dan menciptakan danau buatan untuk menampung banjir. Biaya yang dibutuhkan untuk strategi ini -termasuk untuk merelokasi wilayah pemukiman kumuh- diperkirakan lima kali lebih rendah dibanding ketika kota harus membangun saluran kanal banjir. Efek positif lain yang patut diperhitungkan; nilai properti dan penerimaan pajak di wilayah ini juga terus naik.

Curitiba adalah contoh sebuah kota yang dengan perencanaannya yang cerdas berhasil menghindari kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi, sekaligus berhasil meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas hidup penduduknya.

Tokyo

Bagian dalam Tokyo Deep Tunnel. Sumber: NYT

Kehidupan Tokyo ditopang dari bawah tanah. Saking banyaknya terowongan bawah tanah yang terintegrasi membuat kehidupan bawah tanah Tokyo sangat kompleks. Terdapat drainase kota, pengendali banjir, subway, underground highway, pipa air minum dan gas, dan lain-lain. Semuanya saling terintegrasi dengan perencanaan yang luar biasa matang. Terowongan Deep Tunnel Tokyo utamanya didesain dan dibuat untuk mengatasi banjir, terutama pada musim hujan dan musim badai topan.

Kuala Lumpur

SMART Tunnel. Sumber: smarttunnel.com.my

Untuk mengatasi banjir tersebut, maka Kuala Lumpur membuat proyek pengendalian banjir yang disebut Stormwater Management and Road Tunnel (SMART). Proyek ini dibiayai oleh Kerajaan Malaysia dan pengerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak swasta.

Lingkup proyek SMART ini mencakup pembuatan terowongan (bypass tunnel) sepanjang kira-kira 9,7 km, pembuatan kolam-kolam penampung air, pembuatan twin box culvert outlet structure dan lain sebagainya. Dari kajian yang dilakukan, kolam-kolam penampung dan terowongan ini akan mampu menampung air banjir sebanyak 3 juta meter kubik.

Bangkok

Monkey Cheeks atau Pipi Monyet. Cara Bangkok Mengatasi Banjir. Sumber: The Thaiger

Bangkok, Ibu kota Thailand, juga telah lama berhasil mengendalikan banjir. Bangkok telah berpengalaman puluhan tahun dalam menghadapi banjir yang menimpa daerahnya. Warganya tidak lagi perlu takut akan akan adanya banjir parah, karena ibu kota Thailand ini mempunyai sistem yang disebut pipi monyet.

Pipi monyet adalah sistem penampungan yang terdiri dari 21 wadah penampungan air hujan. Penampungan ini dapat menampung air hujan yang berlebih hingga 30 juta kubik. Lalu pada musim panas, air ini dapat digunakan untuk keperluan konsumsi warga Bangkok, termasuk di antaranya air minum dan air keran.

Nama ini terinspirasi dari monyet yang biasanya makan berlebih. Kelebihan makanan ini disimpan di pipinya, sehingga pipinya menggembung. Ketika nanti dia merasa lapar, dia akan memakan makanan di pipinya tersebut.

Sebenarnya Bangkok yang terletak satu meter di bawah permukaan laut rawan terkena banjir. Ditambah lagi jika terjadi hujan lebat, gelombang tinggi dari Sungai Chao Praya akan meluap hingga ke pusat kota.

Bangkok juga memiliki tanggul sepanjang 72 kilometer dan saluran air sepanjang 75 kilometer untuk mengalirkan air yang meluap dari sungai Chao Phraya. Sistem pengendalian banjir ini mulai dikembangkan oleh Bangkok setelah kota ini didera banjir parah 27 tahun lalu. Kala itu Bangkok tenggelam selama hampir tiga bulan.

Rekomendasi untuk Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan potensi banjir yang sangat tinggi perlu untuk mulai memerhatikan bagaimana menangani banjir. Selain fokus pada tindakan preventif pada aspek social, diperlukan juga perhatian lebih pada aspek infrastruktur.

Sebaiknya pemerintah mulai mengevaluasi pilihan kebijakan yang diambil selama ini. Proses rekonstruksi haruslah dijalankan sesuai rekomendasi BNPB, yaitu tidak hanya sekadar memulihkan, tetapi juga mencegah hal yang sama terulang. Namun memang tidak dapat kita pungkiri untuk melakukan hal ini diperlukan biaya yang besar.

Selain itu perlu diperjelas lagi stakeholder yang bertanggung jawab menangani tidak hanya banjir tapi juga pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah sungai sesuai dengan KEPPRES No 12 Tahun 2012. Hal ini perlu dilakukan agar terwujud mekanisme pengelolaan ORPIM atau One River, One Plan, and One Integrated Management.

Untuk rekomendasi jangka panjang, Indonesia perlu juga belajar dari kota-kota yang telah sukses menyelesaikan permasalahan banjir yang berlarut-larut di negara mereka.

Ditulis oleh: Rafli Anwar


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *