Irigasi. Sumber: pexels.com

Salah satu ketahanan nasional suatu bangsa adalah ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan memperoleh kedaulatan pangan maka diperlukan infrastruktur irigasi yang baik. Pembangunan saluran irigasi yang baru serta perbaikan jalur irigasi yang lama harus terus dilakukan dengan terencana.

Hasil riset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2017 memberikan hasil bahwa 43,6 persen jaringan dari 7,14 juta hektar daerah irigasi rusak. Selain itu penggunaan air yang tidak efisien dan adanya saluran irigasi yang bocor menjadikan tingkat kehilangan air di saluran irigasi mencapai 55 persen.

Untuk meningkatkan keandalan prasarana irigasi pemerintah melakukan beberapa hal. Salah satunya lewat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang merencanakan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektar dan rehabilitasi irigasi 3 juta hektar dalam rentang 2015–2019. Dari target pembangunan 1 juta hektar itu dibagi-bagi berdasarkan arahan otonomi daerah. Bagian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sekitar 56 persen, pemerintah provinsi 24 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 20 persen. Selain itu ada pekerjaan rehabilitasi 3 juta hektar dimana kewenangan pusat sekitar 46 persen, pemerintah provinsi 23 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 31 persen.

Rehabilitasi 3 juta hektar saluran irigasi sama signifikannya bagi peningkatan hasil panen. Selain mengatasi masalah kebocoran, rehabilitasi ini menambah luas layanan sawah yang terairi karena dengan volume yang sama, air bisa mengairi sawah yang lebih luas lantaran terdistribusi dengan efisien.

Untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan air untuk irigasi, bendungan adalah infrastruktur yang vital. Namun, sekarang Indonesia baru memiliki 208 bendungan. Volume tampungannya sekitar 12,6 miliar meter kubik. Jumlah itu baru bisa memenuhi kebutuhan irigasi untuk luasan 761 ribu hektar, hanya 11 persen dari total daerah irigasi permukaan. Penambahan bendungan adalah hal yang mendesak untuk meningkatkan keandalan irigasi.

Irigasi. Sumber: pexels.com

Adanya 65 bendungan yang pembangunannya tersebar dari Aceh sampai Papua dalam kurun 2015–2019 akan meningkatkan kapasitas tampung. Perkiraannya, dari yang semula 12,6 miliar meter kubik menjadi 19,41 miliar meter kubik. Jumlah itu akan membuat cakupan untuk irigasi permukaan yang airnya dijamin bendungan naik menjadi 18,5 persen.

Terpenuhinya kebutuhan yang memenuhi kebutuhan irigasi menjadi multiplier effect bagi banyak hal. Salah satunya indeks tanam padi dapat meningkat dari 180 persen menjadi 265 persen di mana ini sangat berpengaruh pada produksi padi secara nasional. Hal lainnya tentu berkembangnya ekonomi masyarakat yang menggunakan infrastruktur irigasi tersebut dengan kuantitas tanam padi yang meningkat.

Untuk mendukung berbagai infrastruktur tersebut, dibutuhkan perencanaan investasi yang matang. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan DAK berupa pembangunan infrastruktur irigasi untuk menyambungkan jaringan primer, sekunder, dan tersier. Langkah pemerintah ini sejalan dengan isi dari UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Selain lewat DAK, pendanaan berbagai sektoral infrastruktur irigasi ini di dukung oleh PT SMI. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengamanahkan PT SMI untuk berkoordinasi dalam mengkombinasikan dana publik dan privat melalui skema blended finance. Hal tersebut untuk disalurkan ke dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs.

Platform PT SMI bersama Kementrian Keuangan diberi nama SDG Indonesia One. Platform tersebut yang mencakup 4 (empat) jenis pilar yang disesuaikan dengan appetite dari para donor dan investor yaitu: Development Facilities, De-Risking Facilities, Financing Facilities, dan Equity Fund. Platform tersebut bertujuan untuk menghimpun pendanaan dari investor, donor, dan filantropi untuk disalurkan kepada proyek-proyek di Indonesia yangmendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan adanya platform ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI akan mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan bagi banyak pihak untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDG. Lancarnya pembiayaan investasi akan berimplikasi pada lancarnya pembangunan infrastrukturyang ada.

Selain investasi, ada masalah kompleks dalam pengembangan irigasi untuk SDGs yaitu pola pengawasan yang tepat. Peran pembinaan masyarakat untuk ikut menjadi pihak yang aktif terlibat dan memiliki infrastruktur irigasi harus terus didorong. Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, peran Kementerian PUPR menyangkut ketersediaan air, bendung, saluran primer dan saluran sekunder, serta pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Terkait dengan yang terakhir, Kementerian PUPR merancang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Dengan melibatkan P3A dan menyerap tenaga kerja di dalamnya, prioritas kegiatan ini meliputi daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 hektar, irigasi desa, dan jaringan irigasi tersier. Kerusakan pada jaringan irigasi kecil dan tersier kerap terjadi akibat usia, bencana, dan kurangnya pemeliharaan. Selain itu, hal tersebut menyebabkan efektivitas pemberian air ke lahan persawahan pun berkurang.

Kegiatan P3A-TGAI pun diarahkan untuk mengatasi persoalan itu. Fokus pertamanya, perbaikan jaringan irigasi untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran irigasi seperti semula. Selain itu, diupayakan pula peningkatan jaringan irigasi dengan menambah luas area pelayanan irigasi.

Pelibatan masyarakat ini adalah poin penting. Dari yang sudah berjalan, bisa dilihat beberapa dampak positifnya. Rasa memiliki masyarakat petani pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya meningkat. Partisipasi mereka pada pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pun semakin baik. Selain itu, pekerjaan mengelola jaringan irigasi dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Pembangunan dan perbaikan irigasi adalah langkah yang konkret dan strategis dalam upaya memperjuangkan ketahanan pangan. Pemenuhan kepastian pendanaan investasi dan perlibatan masyarakat harus terus disuarakan. Agar kelak negara ini layak menyandang sebutan sebagai negeri agraris.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *